Kabinet Sukiman 1951-1952
KABINET SUKIMAN (1951-1952)
Kabinet Sukiman
Oleh : Oktavianti (2288200024)
(sumber: wikipedia.com)
A. Latar Belakang Sukiman Wirjosandjojo
Sukiman Wirjosandjojo Tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Ia menjadi Perdana Menteri pada 27 April 1951-3 April 1952. Lahir di Sewu, Solo tahun 1898, dari keluarga yang taat beragama. Setelah usianya mencukupi ia masuk ke ELS, kemudian melanjutkan ke STOVIA (Sekolah Dokter) di Jakarta. Pada usia 29 tahun ia lulus dari Universitas Amsterdam bagian kesehatan. Selama menuntut ilmu di negeri itu, ia mendalami masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Setelah proklamasi kemerdekaan ia diangkat menjadi anggota dewan pertimbangan agung sembari tetap memajukan Masyumi, dan beliau meninggal pada tahun 1974.
B. Awal Pemerintahan Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman merupakan nama Kabinet yang terjadi pada masa Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal atau Parlementer. Sistem Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dalam sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dinamakan Kabinet Sukiman karena Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman.
Kabinet Sukiman berencana akan mengganti Undang- Undang Dasar Sementara dengan Undang-undang Dasar defenitif yang dibentuk oleh Konstitusi. Menyangkut permasalahan otonomi daerah yang belum selesai pada kabinet sebelumnya, Soekiman berupaya menyelesaikan dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 disesuaikan dan dijadikan Undang-Undang Negara Kesatuan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada pelaksanaannya, pemerintah berencana tetap menggunakan Undang-Undang lama, hal ini dilakukan untuk menunggu hingga adanya Undang-Undang baru sehingga kebijakan akan tetap terlaksana. Berhubungan dengan perlunya pegawai pada daerah-daerah otonom maka pemerintah akan menyiapkan kader-kader pegawai sebanyak mungkin serta mengadakan kursus-kursus yang bersangkutan dengan hal tersebut.
C. Program Pokok Kabinet Sukiman
1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membuat dah melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
4. Menyiapkan UU pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian butuh
5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
6. Memasukkan irian barat ke dalam wilayah republik Indonesia
D. Hubungan Politik pada Masa Pemerintahan Kabinet Sukiman
1. Hubungan politik luar negeri
Pada masa kabinet Sukiman politik bebas aktif Indonesia diartikan sebagai politik luar negeri yang berdasar pada Pancasila dengan menghendaki terciptanya perdamaian dunia. Terjadi krisis kebijakan politik luar negeri kabinet Sukiman menganut garis pro barat secara lebih aktif, pada bulan Januari 1952 menteri luar negeri dan Masyumi secara diam-diam menandatangani suatu persetujuan bantuan dengan AS yang mengikat Indonesia pada pertahanan "dunia bebas" . Pada bulan februari menteri luar negeri dan seluruh anggota kabinet meletakkan jabatan.
2. Hubungan politik dalam negeri
Terjadi konflik antara kabinet dengan tentara. Tokoh radikal yang bukan anggota sebuah partai, Muhammad Yamin menjadi menteri kehakiman di dalam kabinet baru tersebut. Pada saat itu terdapat sekitar 17.000 orang tahanan sebagian besar belum mendapat tuntutan dari majlis hukum yang telah ditahan oleh pihak tentara sejak 1949 karena terlibat dalam kelompok-kelompok pemberontak. Kabinet ini melakukan usaha yang serius untuk menumpas PKI. Sementara itu masalah-masalah keamanan muncul kembali setelah tercapai banyak keberhasilan di beberapa daerah pada tahun 1950-1951.
E. Pencapaian dan Kendala pada Masa Pemerintahan Kabinet Sukiman
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh kabinet Sukiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara menteri luar negeri Indonesia dengan duta besar AS mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer.
1. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
2. Masalah irian barat belum juga teratasi
3. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa barat, Jawa tengah, Sulawesi Selatan.
F. Bidang Ekonomi pada Masa Pemerintahan Kabinet Sukiman
Dalam bidang ekonomi program kerja kabinet Sukiman tidak jauh dengan kabinet Natsir, yaitu:
1. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agraria untuk kesejahteraan rakyat.
2. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan UU No. 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi de javasche bank menjadi bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
3. Membuat dan melaksanakan kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
4. Menyiapkan UU pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
5. Melakukan kerja sama denga duta besar Amerika untuk Indonesia yaitu Merle Cochran dengan nama perjanjian MSA tentang kerjasama ekonomi dan militer.
G. Jatuhnya Kabinet Sukiman
Berakhirnya kekuasaan kabinet Sukiman disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Sukiman jatuh tanggal 23 februari 1952 karena Mosi tidak percaya DPR mengenai program bantuan militer Amerika serikat mutual security act yang dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Sumber:
Ribawati, Eko. 2023. Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. Jakarta Timur: Dedika Printing
