Kabinet Wilopo (1952-1953)
KABINET WILOPO (1952-1953)
Wilopo
Oleh : Oktavianti (2288200024)
(Sumber: Wikipedia.com)
A. Biografi Wilopo
Wilopo dilahirkan di Purworejo pada tanggal 21 Oktober 1909. Di kota kecil itu Wilopo dibesarkan oleh ayahnya yang sering dikenal masyarakat setempat sebagai Mantri Guru Prawirodiharjo. Wilopo dibesarkan dalam keluarga muslim yang menganut ajaran-ajaran kejawen. Hal inilah yang nantinya mempengaruhi perkembangan pemikiran Wilopo dalam setiap kebijaknnya. Wilopo bersekolah di HIS (Holland Inlandse School), yang sebelumnya dinamakan sekolah ongko sij. Sebenamya bisa saja Wilopo melanjutkan pendidikan dei ELS (Europese Hogere School). Sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak Belanda, karena ayahnya dapat menulis dan berbicara bahasa Belanda
Alasan Wilopo bersekolah di HIS karena ingin melanjutkan pendidikan di OSVIA (Opleidings School voor Inlandse Ambtenaren) Saat usianya mencapai delapan tahun, Prawirodihanjo dan keluarga harus dipindahkan ke Loano letaknya lima kilometer dari Purworejo. 2 Di Loano Wilopo tidak merasa asing, di sana dia terbiasa bermain di sawah dengan teman-teman sebayanya Begitulah Wilopo menghabiskan masa kecilnya saat di Loano. Tiga tahun sudah keluarga Prawirodharjo menetap di Loano, dan mereka kembal Purworejo setelah Wilopo duduk di bangku kelas enam Seper keinginan orang tuanya agar Wilopo menjadi pegawai pamong praja, setelah tamat HIS Wlopo diharapkan meneruskan sekolahnya ke OSVIA Sebelum mengambil keputusnya mengenai kelanjutan pendidikannya.
Soediro untuk melanjutkan sekolah ke MULO Mer Uitgebreid Lager Onderwijs). Wilopo tertarik dengan tawaran Soediro yang juga bersekolah di MULO namun Wilopo dihadapkan pada masalah biaya. Dokter Soekadi bersedia membiayai pendidikan Wilopo di MULO sampai dia mendapat beasiswa. setelah belajar di MULO, Wilopo melanjutkan pendidikannya ke AMS-B jogjakarta. Pada tahun 1927 mulailah Wilopo gemar membaca surat kabar de locomotif, Darmo Kondo, daja soeara oemouem. Darisinilah Wilopo mengenal nama bung karno yang mendirikan PNI tahun 1927 di Bandung. Wilopo melanjutkan sekolahnya ke ths Bandung. Selain mengajar Wilopo juga semakin gemar mengikuti kegiatan politik. Wilopo pindah ke Jakarta dan melanjutkan kuliahnya di RHS. Di Jakarta Wilopo juga terus memperdalam kegiatan politiknya, sembari belajar hukum Wilopo juga aktif dalam partai dan beberapa organisasi pemuda di Jakarta. Wilopo lulus ujian D-II pada tahun 1939 maka tahun itu dianggap sebagai tahun kelulusan Wilopo di HRS.
B. Awal Masa Terbentuknya Kabinet Wilopo
1. Pembentukan Kabinet oleh Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto
Proses hearing yang dilakukan di istana merdeka 1 Ma 1952 telah membawa hasil. Pada tanggal 1 Maret pagi Presiden Soekamo Menunjuk Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi dan Sidik Djojosukarto dari PNI sebagai formatur kabinet yang baru. Dari kedua partai ini menyatakan bahwa keduanya telah siap dalam menghadapi pembentukan kabine yang baru. Hal ini dapat dilihat dari persiapan yang matang yang dilakukan kedua partai. Masyumi telah menyusun program pemerintahan yang prinsipnya telah dikemukakan Natsir kepada Presiden pada saat proses hearing.
Kedua formatur mulai melakukan perundingan. perundingan guna mencapai kesepakatan dalam dua partai tersebut. Hari keempat pembentukan kabinet, telah tercapai kemajuan yang pesat. Antara kedua formatur telah selesai mengadakan formulering program 56 kabinet. Rencanya rabu malam, 5 maret 1952 formatur akan mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai mulai dari PIR, Partai Katolik, Parta Buruh dan PSI. Dalam perundingan malam itu partai-partai menyetujui program kerja yang diajukan oleh kedua formatur. Setelah dilakukan perundingan mengenai program kerja giliran dalam kini kedua formatur dihadapkan dalam permasalahan personalia. Permasalahan mengenai personalia dalam tubuh kedua partai ini nampaknya menemui jalan buntu. Akhirnya Selasa, 18 Maret 1952 Prawoto dan sidik terpaksa mengambilkan mandatnya kepada presiden karena pembentukan kabinetnya mengalami banyak hambatan dan kesulitan.
2. Pembentukan Kabinet Wilopo
Di hari yang sama, setelah membebaskan Prawoto dan Sidik dari tugasnya sebagai formatur 19 Maret pagi, Presiden Soekamo menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet yang baru. Keputusan ini disahkan cera resmi sesuai keputusan presiden no. 71 tahun 1952. Sebelum menunjuk Wilopo Presiden telah berunding dengan Mr. Tambunan, ketua parlemen dan parlemen menyatakan mendukung keputusan tersebut. Dalam kabinet Soekiman, Wilopo yang menduduki kursi menteri perekonomian telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu, terutama ketika terjadi Krisis Beras, Wilopo mengeluarkan kebijakan yang bernama "Injeksi Beras".
Formatur Wilopo, dalam usahanya membentuk kabinet baru telah banyak dipermudah, karena sebelumnya antara PNI dan Masyumi telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok. Wilopo dianggap sebagai orang yang tepat dalam memimpin pemerintahan. Disamping itu mengenai program kerja, Wilopo sepakat dengan program kerja yang telah disusun Prawoto dan Sidik sehingga ia tinggal melanjutkannya. Dukungan terhadap Wilopo dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya datang dari PNI, partai asalnya. Masyumi menyatakan mendukung Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Sedangkan Masyumi aliran Soekiman akan melihat perkembangan sebelum menyatakan dukungannya kepada Formatur.
C. Program Kerja Kabinet Wilopo dan Keberhasilan yang Dicapai
Didalam sebuah pemerintahan pastilah dibutuhkan program-program kerja yang telah dicanangkan dan akan dilakukan. Program-program kerja ini diharapkan mampu untuk menjadikan Indonesia kearah yang lebih baik daripada kabinet- kabinet sebelumnya. Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung:
1. Organisasi Negara
2. Kemakmuran
3. Keamanan
4. Perburuhan
5. Pendidikan dan pengajaran
6. Luar negeri.
Sebenarnya program-program kabinet Wilopo ini tidak berbeda jauh dengan program yang dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
D. Kegagalan Program Kerja Kabinet Wilopo
Kegagagalan program kerja dalam kabinet Wlopo disebabkan oleh beberpa faktor Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu yang yang ada untuk merealisasikan semua program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih satu tahun.
Kedua, musuh yang dihadapi bangsa Indonesia kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-petingg partai politik, ditambah lagi dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan dari luar negeri, pertikaian dengan negen Belanda atas masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah Indonesia.
Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat, agaknya juga menemui hambatan karena kondisi perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi, serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang import dan rendahnya barang produksi untuk eksport, yang menyebabkan defisit kas negara.
Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setalh kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah besar. Perkebunan- perkebunan dan isntalasi industry diseluruh penjuru negeri rusak berat. Mungkin yang paling penting ialah bahwa jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi pangan meningkat namun tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai kasus ledakan penduduk yang signifikan membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa, produksi beras perkapita sedikit menurun dari Tahun 1950- 1960.
Maka sejumlah besar import makanan masih diperlukan. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin hari smeakin meningkat. Tetapi, dengan menurunnya jumlah lahan yang dimiliki banyak keluarga petani tidak lagi memiliki lahan yang cukup untuk menafkahi hidup mereka dan harus mencari pendapatan mereka dengan menjadi buruh upahan. Karena didearah desa tanah sudah menjadi sempit, maka terjadilah urbanisasi untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dan keadaan ekonomi menjadi semakin memburuk dengan berakhirnya perang Korea.
E. Kendala Kabinet Wilopo
Ada masa pemerintahan kabinet ini banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu terjadi kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Dan terjadinya peristiwa Tanjung Morawa. Permasalahan tanjung morawa adalah perebutan lahan seluas 225.000 hektar yang merupakan lahan perkebunan kelapa sawit, teh dan tembakau yang merupakan kepemilikan Belanda.
F. Berakhirnya Kabinet Wilopo
Koalisi PNI dan Masyumi dalam kabinet Wilopo tidak pernah berjalan dengan baik pada bulan bulan ditahun 1953 hakikat koalisi yang ada pun tinggal sedikit dari beberapa jumlah koalisi. Perpecahan itu mengakibatkan ketimpangan yang signifikan. Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang ekspor seperti karet, timah dan kopra, sedang kecenderungan impor terus meningkat sehingga terjadinya defisit. Kesulitan lain yang dihadapi yaitu panen yang menurun. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Kedudukan kabinet ini semakin terguncang karena adanya peristiwa Tanjung Morawa yang ada di Sumatera Utara yang diduduki secara ilegal. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
Sumber :
Ribawati, Eko. 2023. Sejarah Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. Jakarta Timur: Dedika Printing
