Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Demokrasi Terpimpin 1959-1965
Oleh : Oktavianti (2288200024)

A. Latar Belakang Bergantinya Masa Demokrasi Liberal Menjadi Masa Demokrasi Terpimpin
Sebelum adanya demokrasi terpimpin yaitu ada sebuah masa yang disebut masa demokrasi liberal yang dimana sistemnya adalah yang didasarkan pada asas liberal yang ditandai dengan besarnya peran partai-partai politik. Partai tidak berperan sebagai semestinya, partai maaj merauk kekuasaan dengan adanya demokrasi liberal ini yang ditandai dengan banyaknya permasalahan baik di Indonesia seperti korupsi, pemberontakan, dan lain sebagainya. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi liberal, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Adanya permasalahan tersebut membuat munculnya masa demokrasi terpimpin. Untuk mengakhiri ketidakstabilan politik pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan sebuah pengumuman yang dikenal dengan dekrit presiden. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil dari demokrasi liberal menjadi lebih stabil.

B. Awal Terbentuknya Masa Demokrasi Terpimpin
Konstituante yang semula menjadi harapan rakyat untuk menciptakan stabilitas politik sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk menyusun sebuah UUD menggantikan UUDS 1950. Keadaan itu sangat menggangu stabilitas pemerintah dan dinggap sangat membahayakan bagi kelangsungan ketatanegaraan RI. Atas dasar itulah presiden mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Adapun Isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
1. Dibubarkannya konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS
 Dengan dikeluarkanya dekrit presiden 5 Juli 1959, berakhir lah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin demikian pula saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Sistem pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945 dan alat-alat perlengkapannya juga disusun menurut UUD 1945.
C. Sistem Pelaksanaan Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
a. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin
1. Devaluasi mata uang rupiah
2. Menekan laju inflasi
3. Melaksanakan pembangunan nasional 
b. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin
1. Kekuasaan presiden
2. Pembentukan MPRS
3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR ( Gotong Royong)
4. Pembentukan DPAS ( Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
5. Pembentukan Front Nasional
6. Keterlibatan PKI dalam Nasakom (Nasio, Agama dan Komunis)
7. Pembentukan kabinet Kerja
8. Adanya Resopim
9. Peran ABRI
10. Kehidupan Partai Politik

Referensi:
Ribawati, Eko. (2023). Sejarah Indonesia Awal Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. Jakarta Timur: Dedika Printing 

Postingan populer dari blog ini

Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)