Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin
KABINET NATSIR (1950-1951)
Mohammad Natsir
Oleh: Oktavianti (2288200024)
(Sumber: Wikipedia)
A. Terbentuknya Pemerintah Berdasarkan UUDS 1950
Pada tahun 1950 UUDS mulai diberlakukan sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang berdasarkan konstitusi RIS. Dalam pemerintahan berdasarkan UUDS tahun 1950 adalah pemerintahan dengan bentuk parlementer yang dalam menjalankan kabinetnya di pemerintahan posisinya tergantung parlemen sehingga jatuh bangunnya kabinet tergantung oleh parlemen. Setelah dibubarkannya RIS, RI melaksanakan demokrasi parlementer yang bersifat liberal. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Perdana menteri merupakan kepala negara, serta kabinet bertanggungjawab kepada perdana menteri.
Sistem politik pada masa demokrasi liberal yang bebas telah mendorong lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer barat dengan sistem multi partai yang dianut, maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui pertimbangan kekuasaan dalam parlemen, dalam tahun 1950-1955 PNI dan Masyumi merupakan partai terkuat dalam DPR, dan dalam waktu 5 tahun partai tersebut silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet.
B. Biografi Natsir
Mohammad Natsir adalah putra keluarga sederhana dilahirkan di daerah Minangkabau, nama ayahnya Idris Sutan Saripado yang merupakan juru tulis pada sebuah kantor pemerintahan di Alahan panjang. Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dari ibu yang bernama Khadijah di kampung jembatan berukir, kenagarian Alahan panjang, kecamatan lembah Gumanti, kabupaten Solok Sumatera barat. Natsir bersekolah di HIS adabiyah Padang sampai saat ayahnya menjemput Natsir untuk bersekolah di HIS Pemerintahan di Solok, dari HIS Solok Natsir pindah ke HIS Padang tamat pada tahun 1923. Kemudian Natsir melanjutkan ke MULO Padang dengan beasiswa karena prestasi yang beliau dapat ketika di HIS.
Di MULO Padang Natsir mengikuti organisasi-organisasi pelajar, yang pertama yaitu ia masuk ke Jong Sumatranen Bond kemudian ia masuk Jong Islamieten Bond. Dengan berorganisasi Natsir mulai membuka pandangannya tentang realitas bangsanya dan wacana politik yang tengah berlangsung, suatu kenyataan bahwa bangsanya tengah diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa kolonial. Pada tahun 1927 Natsir merantau ke Bandung dan menuntut ilmu di AMS dengan beasiswa, setelah tamat AMS pada tahun 1931, Natsir mengikuti kursus guru diploma L.O dan tamat pada tahun 1932. Kiprah Natsir dalam bidang pendidikan di Bandung dan sebagai sekertaris STI di Jakarta yang dipimpin Mohammad Hatta.
C. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Kabinet Natsir memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 21 Maret 1951 adalah kabinet koalisi dengan berintikan partai Masyumi, akan tetapi PNI tidak mendapat kedudukan dalam kabinet ini, kebanyakan dari kabinet ini adalah orang-orang dari partai Masyumi, walaupun didalam menterinya terdapat orang-orang non partai. Terjadi perebutan kursi di dalam susunan menteri di dalam kabinet dari pihak PNI dan Masyumi, sehingga terjadi ketidaksenangan dari pihak PNI yang menyebabkan sulitnya untuk mengajak PNI masuk ke dalam kabinetnya. Dalam hal ini Natsir berpendapat bahwa partainya mempunyai lebih banyak hak di banding partai lainnya, akan tetapi PNI tidak setuju, tuntutan darinpihak PNI yaitu agar orang-orang yang menduduki jabatan sebagai menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan mentri pendidikan. Selain mendapat kecaman dari partai lain, kabinet Natsir juga mendapat kecaman dari partai sendiri yaitu Masyumi. Kecaman itu ditujukan untuk keputusan kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai untuk menjadi menteri. Sebenarnya maksud dari isi kongres ini adalah adanya pengkonsolidasi partai, namun di ubah oleh dewan partai di Bogor tanggal 3 sampai 6 Juni 1950 bahwa sistem federal tidak dapat dipertahankan lagi. Supaya keputusan kongres ini tidak terlalu dilanggar maka Natsir di nonaktifkan dari ketua umum partai Masyumi dan digantikan oleh Jusuf Wibisono.
D. Kebijakan Politik dan Ekonomi
1. Politik
Kebijakan luar negeri dari kabinet Natsir ini adalah bebas dan netral, walaupun dalam kenyataannya masih bisa dibilang condong ke negara-negara barat. Pada bulan September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota PBB. Kabinet Natsir sering disebut dengan kabinet "dagang sapi" dengan sifat tawar menawar, yaitu mencari yang ideal dalam membentuk kabinet koalisi. Sifat tawar menawar dari pembentukan kabinet ini hanya akan memperpanjang waktu dan memperlambat pembentukan kabinet. Selain itu pemilihan menteri juga didasarkan pada sifat suka tidak suka yang bersifat keindividualan. Sukiman berpendapat bahwa kabinet Natsir merupakan Zaken kabinet, karena bukan kabinet yang terdiri dari berbagai partai politik, sehingga membuat sifat koalisi yang diminta oleh presiden tidak terlaksana dengan baik dan sistem koalisi juga tidak dapat dipertahankan.. Permasalahan yang sangat penting dalam kabinet ini yaitu tentang irian barat. Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 4 Desember 1950 tidak berjalan dengan baik.
2. Ekonomi
Pemerintahan Natsir mengalami keuntungan ekonomi yang terjadi karena perang Korea, yaitu naiknya harga komoditi. Hal ini membuat adanya pendapat tentang ekspor dan bea ekspor dari para politisi yang berkuasa di pemerintahan, namun menteri perekonomian menolak menggunakan hal-hal semacam itu untuk mendapatkan keuntungan. Pada kabinet Natsir dibuat program yaitu program benteng, sasaran program ini adalah pembangunan industri. Program benteng ini dimulai pada bulan April 1950 selama tiga tahun kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat bantuan dari program ini, namun program ini tidak tepat sasaran karena banyak pengusaha yang menyalahgunakan.
E. Rencana Urgensi Perekonomian
Rencana Urgensi Perekonomian adalah rencana yang dibuat oleh kabinet Natsir pada tahun 1950-1951 yang diusulkan oleh Sumitro Djojohadikusumo untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada saat itu namun karena sering bergantinya kabinet pada masa itu maka rencana ini pun berakhir.
F. Keberhasilan yang Pernah di Capai Kabinet Natsir
1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
2. Indonesia masuk PBB
3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah irian barat.
G. Masalah yang Dihadapi
1. Pada penerapan Sumitro plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, akan tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
2. Upaya memperjuangkan masalah irian barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan)
3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir diseluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, gerakan RMS.
4. Seringnya mengeluarkan Undang-undang darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
H. Hubungan Luar Negeri Pada Masa Kabinet Natsir
1. Hubungan Politik Luar Negeri
Pada kabinet Natsir, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, selain itu pemerintah berusaha membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa jadi politik oportunis yang hanya berdasarkan perhitungan laba-rugi dan tidak berdasarkan cita-cita leluhur. Natsir kembali berkisah bahwa mosu integral yang diusulkan sengaja dibuat samar-samar dan tidak jelas, agar tidak dicurigai Belanda.
2. Hubungan Ekonomi
Indonesia melakukan hubungan ekonomi luar negeri berupa perusahaan oligopoli ini dikenal dengan nama the big five, yakni perusahaan dagang Belanda yang terdiri atas borsumiji, Jacobson Van den Berg, geo wehry, internatio dan Lindeteves. Djasumi berpendapat bahwa prioritas pemerintah adalah menginvestasikan modal dalam pembukaan perusahaan-perusahaan baru dan menghindari pengambilalihan perusahaan asing. Modal asing dari manapun dapat diterima tapi tidak boleh ada ketergantungan kepada negara manapun hanya lantaran ada investasi. Kebijakan ekonomi kabinet Natsir ini sejalan pula dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mengatur peran pengusaha dalam negeri yang masih lemah, maka lahirlah yang disebut negarif list. Tentang siapa yang boleh menanam modal dan siapa yang tidak boleh dalam implementasinya, sebagaimana dikemukakan Leo M. Kamaludin, pemerintah melakukan kebijakan ekonomi yang melindungi usaha-usaha kaum pribumi yang dalam operasionalnya kemudian melahirkan kebijakan ekonomi dengan nama program benteng dan lahirlah konglomerasi pribumi.
I. Penyebab Runtuhnya Kabinet Natsir
Penyebab jatuhnya kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah irian barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS . Kabinet Natsir didimisioner sejak 21 Maret 1951 dan mengundurkan diri setelah DPR menerima Mosi S. Hadikusumo tentang pencabutan PP nomor 39/1950 tentang pembekuan DPRD. Kabinet Natsir mengundurkan diri karena tidak mau menerima Mosi DPR, walaupun kabinet belum dijatuhi mosi tidak percaya dari DPR, walaupun sistem yang dianut adalah parlementer, dimana parlemen dapat menggulingkan kabinet, tetapi sepanjang 1950-1959 kabinet tidak hanya mosi tidak percaya, tetapi suara-suara luar kabinet sudah menyebabkan kabinet mengundurkan diri.
J. Isi Mosi Tidak Percaya Sehingga Melakukan Pencabulan Kabinet
Ketika kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya kelompok oposisi segera meluncurkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan ada mosi Hadikusumo dari PNI yang isinya: menuntut agar pemerintah mencabut PP no 39/1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar PP no 39/1950 oleh kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis. Jatuhnya kabinet Natsir membuat presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang kemudian menghasilkan kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951.
Referensi:
Ribawati Eko. (2023). SEJARAH INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN. Jakarta: Dedika Printing
